TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak puas atas tidak maksimalnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta periode 2010. APBD yang terserap hanya 82,17 persen. "Belanja daerah tidak mencapai target," kata Fahmi Zulfikar dari Fraksi Damai Sejahtera dalam rapat paripurna DPRD kemarin.
Tahun lalu, anggaran untuk belanja daerah Rp 26,23 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya hanya Rp 21,55 triliun.
Hasbiallah Ilyas dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa berharap realisasi itu semata karena efisiensi yang dilakukan pemerintah. "Bukan karena ada program pembangunan yang tidak selesai atau tidak dilaksanakan sama sekali," ujarnya.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali, anggaran yang tak diserap terlalu besar, yakni Rp 4,68 triliun atau 17,83 persen. "Hal ini sungguh sangat disesalkan," kata Ashraf.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera lebih mendetail menyoroti anggaran untuk belanja modal yang terserap hanya Rp 5,24 triliun (68,70 persen) dari yang direncanakan Rp 7,63 triliun.
"Padahal belanja modal ini merupakan komponen penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Kurniasih Mufidayati, yang membacakan pandangan fraksinya.
Karena rendahnya penyerapan anggaran belanja modal itu, Ridho Kamaludin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan APBD DKI bersifat konsumtif.
Adapun Fraksi Partai Demokrat menganggap pelaksanaan APBD DKI jauh dari tujuan menyejahterakan masyarakat. Sebab, belanja langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat hanya terserap Rp 13,61 triliun (79,06 persen) dari Rp 17,55 triliun yang dianggarkan. Sementara itu, belanja tak langsung terserap Rp 7,47 triliun dari anggaran Rp 8,67 triliun (91,47 persen).
"Padahal belanja tak langsung ini sering dianggap sebagai belanja untuk pegawai," kata Neneng Hasanah dari Fraksi Partai Demokrat.[]
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/06/14/brk,20110614-340726,id.html
Rabu, 06 Juli 2011
Rp58 Miliar untuk Pembangunan Venue SEA Games
INILAH.COM, Jakarta - Dana pembangunan atau renovasi yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan venue sarana olahraga dalam cabang yang dilombakan pada SEA Games mencapai Rp58,957 miliar.
Dana atau anggaran yang tidak sedikit tersebut dikucurkan untuk pembangunan atau renovasi yang dilakukan terhadap 20 venue yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. “Ini merupakan bukti keseriusan Pemprov DKI dalam menggelar SEA Games,” kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI Jakarta, Ratiyono, Kamis (30/6/2011).
Dari data perkembangan pembangunan venue SEA Games per 24 Juni, anggaran yang dikucurkan diantaranya, penyelesaian renovasi pembangunan fisiknya Venue Kempo dengan biaya pembangunannya Rp1,316 miliar. Venue Futsal dan Taekwondo di Gedung POPKI Cibubur dengan biaya pembangunannya Rp2,255 miliar.
Selain itu, pengerjaan venue Bola Basket di Britama Sportmall Kelapa Gading dengan anggaran Rp2,706 miliar, venue Anggar di Balairung UI Depok dengan anggaran Rp1,749 miliar, venue Panahan di GBK Senayan baru mencapai Rp1,316 miliar, venue Renang Marathon di Pulau Puteri anggaran Rp1,864 miliar.
Venue Bulutangkis di Istora Senayan baru mencapai Rp1,686 miliar, pembangunan venue Wushu dan Karate di Tenis Indoor Senayan dengan anggaran Rp1,770 miliar, venue Balap Sepeda di Veledrome Rawamangun dengan anggaran Rp13,517 miliar dan Venue Sepakbola di Stadion Utama GBK dengan anggaran Rp5,491 miliar.
Sementara itu, venue lainnya adalah venue Boling di Arena Boling Jaya Ancol dengan anggaran Rp1,914 miliar, venue Paragliding di Gunung Mas Puncak dengan anggaran Rp3,441 miliar, venue Pencak Silat di TMII anggaran Rp2,773 miliar, venue sekretariat SEA Games XXVI di Gelanggang Remaja Kecamatan Pulogadung memakan biaya sebesar Rp1,123 miliar.
Sedangkan 5 venue lain, venue Judo di Gedung Judo Kelapa Gading anggaran Rp2,225 miliar, venue Mountain Bike di Gunung Pancar Sentul sebesar Rp3,159 miliar, venue Layar di Pantai Marina Ancol Rp3,239 miliar, venue Berkuda di Arthayasa Stables Depok Rp4,081 miliar, dan Venue BMX di Pantai Bende Ancol dengan anggaran Rp3,332 miliar. [mvi]
http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1655372/rp58-miliar-untuk-pembangunan-venue-sea-games
Dana atau anggaran yang tidak sedikit tersebut dikucurkan untuk pembangunan atau renovasi yang dilakukan terhadap 20 venue yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. “Ini merupakan bukti keseriusan Pemprov DKI dalam menggelar SEA Games,” kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI Jakarta, Ratiyono, Kamis (30/6/2011).
Dari data perkembangan pembangunan venue SEA Games per 24 Juni, anggaran yang dikucurkan diantaranya, penyelesaian renovasi pembangunan fisiknya Venue Kempo dengan biaya pembangunannya Rp1,316 miliar. Venue Futsal dan Taekwondo di Gedung POPKI Cibubur dengan biaya pembangunannya Rp2,255 miliar.
Selain itu, pengerjaan venue Bola Basket di Britama Sportmall Kelapa Gading dengan anggaran Rp2,706 miliar, venue Anggar di Balairung UI Depok dengan anggaran Rp1,749 miliar, venue Panahan di GBK Senayan baru mencapai Rp1,316 miliar, venue Renang Marathon di Pulau Puteri anggaran Rp1,864 miliar.
Venue Bulutangkis di Istora Senayan baru mencapai Rp1,686 miliar, pembangunan venue Wushu dan Karate di Tenis Indoor Senayan dengan anggaran Rp1,770 miliar, venue Balap Sepeda di Veledrome Rawamangun dengan anggaran Rp13,517 miliar dan Venue Sepakbola di Stadion Utama GBK dengan anggaran Rp5,491 miliar.
Sementara itu, venue lainnya adalah venue Boling di Arena Boling Jaya Ancol dengan anggaran Rp1,914 miliar, venue Paragliding di Gunung Mas Puncak dengan anggaran Rp3,441 miliar, venue Pencak Silat di TMII anggaran Rp2,773 miliar, venue sekretariat SEA Games XXVI di Gelanggang Remaja Kecamatan Pulogadung memakan biaya sebesar Rp1,123 miliar.
Sedangkan 5 venue lain, venue Judo di Gedung Judo Kelapa Gading anggaran Rp2,225 miliar, venue Mountain Bike di Gunung Pancar Sentul sebesar Rp3,159 miliar, venue Layar di Pantai Marina Ancol Rp3,239 miliar, venue Berkuda di Arthayasa Stables Depok Rp4,081 miliar, dan Venue BMX di Pantai Bende Ancol dengan anggaran Rp3,332 miliar. [mvi]
http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1655372/rp58-miliar-untuk-pembangunan-venue-sea-games
Anggaran Ditambah, Layanan Kesehatan Harus Ditingkatkan
JAKARTA (Suara Karya): Perbaikan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta harus terus ditingkatkan. Hal ini agar masyarakat, mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan.
Peningkatan kualitas bidang kesehatan itu, meliputi berbagai hal seperti sarana dan prasarana, kemudahan layanan, serta perbaikan lainnya. Ini wajib hukumnya karena setiap tahun anggaran kesehatan terus ditingkatkan.
Tahun 2011 anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (gakin) mencapai Rp 513 miliar."Pelayanan kesehatan harus dilakukan melalui dukungan sarana dan prasarana serta SDM bidang kesehatan.
Dengan begitu, harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang baik bisa terpenuhi," kata Wakil Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan) DPRD DKI Igo Ilham, saat dialog publik antara legislatif dan masyarakat mengenai program pembangunan kesehatan, di Blok M Square Jakarta Selatan, Senin (4/7).
Anggota Komisi E HM Asraf Ali, mengatakan upaya peningkatan kesehatan warga Jakarta memang sudah dilakukan. Namun harus terus dimaksimalkan. Salah satunya melalui program peningkatan pelayanan kesehatan di Jakarta dengan upaya preventif dan promotif pada masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan.
Sasaran yang ingin dicapai, diantaranya meningkatkan presentase jumlah pasien yang dirujuk oleh lembaga pelayanan kesehatan dasar. Kemudian, meningkatkan jumlah cakupan pelayanan antenatal, postnatal, dan neonatal. "Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan," kata Asraf Ali yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengatakan, arah kebijakan kesehatan masyarakat di Jakarta adalah meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga medik, sehingga dapat saling mendukung dalam memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan. Kemudian pencegahan dan penyembuhan, serta pemulihan dan rehabilitasi masyarakat.
"Kami juga berupaya memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana dalam bidang medis dan tersedianya obat yang harganya dapat dijangkau masyarakat," tandasnya. (Yon parjiyono)
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=282146
Peningkatan kualitas bidang kesehatan itu, meliputi berbagai hal seperti sarana dan prasarana, kemudahan layanan, serta perbaikan lainnya. Ini wajib hukumnya karena setiap tahun anggaran kesehatan terus ditingkatkan.
Tahun 2011 anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (gakin) mencapai Rp 513 miliar."Pelayanan kesehatan harus dilakukan melalui dukungan sarana dan prasarana serta SDM bidang kesehatan.
Dengan begitu, harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang baik bisa terpenuhi," kata Wakil Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan) DPRD DKI Igo Ilham, saat dialog publik antara legislatif dan masyarakat mengenai program pembangunan kesehatan, di Blok M Square Jakarta Selatan, Senin (4/7).
Anggota Komisi E HM Asraf Ali, mengatakan upaya peningkatan kesehatan warga Jakarta memang sudah dilakukan. Namun harus terus dimaksimalkan. Salah satunya melalui program peningkatan pelayanan kesehatan di Jakarta dengan upaya preventif dan promotif pada masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan.
Sasaran yang ingin dicapai, diantaranya meningkatkan presentase jumlah pasien yang dirujuk oleh lembaga pelayanan kesehatan dasar. Kemudian, meningkatkan jumlah cakupan pelayanan antenatal, postnatal, dan neonatal. "Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan," kata Asraf Ali yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengatakan, arah kebijakan kesehatan masyarakat di Jakarta adalah meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga medik, sehingga dapat saling mendukung dalam memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan. Kemudian pencegahan dan penyembuhan, serta pemulihan dan rehabilitasi masyarakat.
"Kami juga berupaya memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana dalam bidang medis dan tersedianya obat yang harganya dapat dijangkau masyarakat," tandasnya. (Yon parjiyono)
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=282146
Provinsi dengan Belanja Pegawai Tertinggi
VIVAnews - Besarnya alokasi anggaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dikeluhkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Akibat belanja pegawai yang terus meningkat seiring kenaikan gaji dan adanya remunerasi karena program reformasi birokrasi, pemerintah melontarkan wacana pensiun dini PNS.
Pemerintah daerah mengeluh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) defisit karena harus membayar gaji ke-13. Alasannya, dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat tidak bertambah, sedangkan pembayaran gaji PNS terus bertambah.
Alokasi belanja pegawai pada 2011 tercatat Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada pos belanja gaji dan tunjangan pegawai. Angka itu naik Rp17,9 triliun atau 11 persen jika dibanding APBN-P 2010 sebesar Rp162,7 triliun.
Lantas, daerah mana saja yang memiliki belanja pegawai paling tinggi?
Berdasarkan data APBD 2010 (per 25 Juni 2010) yang tercantum di laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, tercatat Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan belanja pegawai tertinggi.
Berdasarkan APBD 2010, belanja pegawai DKI Jakarta sebesar Rp7,58 triliun. Total pendapatan daerah ini tercatat Rp22,17 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp11,82 triliun.
Urutan kedua, Provinsi Jawa Barat dengan belanja pegawai mencapai Rp1,62 triliun. Sementara itu, total pendapatan provinsi ini sebesar Rp7,75 triliun, dengan PAD Rp5,62 triliun.
Ketiga, Provinsi Jawa Timur dengan belanja pegawai Rp1,48 triliun. Total pendapatan Jawa Timur sebesar Rp7,39 triliun dan pendapatan asli daerah Rp5,14 triliun.
Selanjutnya, Jawa Tengah dengan belanja pegawai Rp1,17 triliun. Provinsi ini memiliki total pendapatan Rp5,51 triliun dan PAD Rp3,72 triliun.
Kelima, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan belanja pegawai Rp870 miliar dengan total pendapatan Rp6,24 triliun dan pendapatan asli daerah Rp795,48 miliar.
Sementara itu, provinsi paling rendah belanja pegawai yaitu Sulawesi Barat sebesar Rp98,39 miliar. Provinsi ini memiliki PAD sebesar Rp82,2 miliar dan total pendapatan Rp586,61 triliun.
Provinsi dengan belanja pegawai rendah lainnya yaitu Bangka Belitung sebesar Rp164,45 miliar dengan total pendapatan Rp885,28 miliar dan PAD senilai Rp267,24 miliar. (art)
http://bisnis.vivanews.com/news/read/231516-ini-propinsi-dengan-belanja-pegawai-tertinggi
KPU DKI Belum Juga Ajukan Anggaran Pemilukada
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta belum juga mengajukan anggaran untuk pelaksaan Pemilukada yang rencananya akan digelar pertengahan 2012 mendatang. Alasannya, masih banyak perhitungan yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan gubernur.
"Belum kita serahkan ke Pemda, karena masih ada yang harus disesuaikan ketentuan yang ditetapkan gubernur. Masih banyak hal yang harus dihitung jangan sampai anggaran yang diajukan dan dibutuhkan semuanya sesuai jangan mengada-ada," ujar anggota KPU DKI Jakarta bidang Sosialisasi dan Pendidikan, Sumarno, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (7/7/2011).
Menurut Sumarno sebenarnya anggaran ini sudah kesekian kalinya diajukan. Namun, setelah melalui proses koreksi ada beberapa hal yang perlu mengalami perbaikan.
"Perkiraan kita akhir Juni ini selesai, tapi ternyata belum rampung juga," katanya.
Berapa estimasi anggaran pelaksanaan Pemilukada nanti, Sumarno belum mau membeberkan. Yang jelas menurutnya, anggaran tahun ini perkirakan lebih besar dari tahun sebelumnya.
Dia juga berharap kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk segera melakukan pendataan untuk daftar pemilih tetap. Karena dengan adanya data tersebut, KPU bisa memperkirakan anggaran yang dibutuhkan.
"Kita juga sudah meminta pada Pemprov untuk menginstruksikan kepada dinas terkait agar segera melakukan pendataan sehingga bisa dirumuskan ancar-ancar anggaran dibutuhkan. Karenakan harus ada datanya dulu berapa pemilihnya baru disesuaikan dengan kebutuhan logistiknya," jelas Sumarno.
Dihubungi terpisah, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Jamaluddin Hasyim, mengatakan, saat ini KPU DKI dalam tahap mematangkan anggaran. Sedangkan terkait waktu pelaksanaan Pemilukada, belum akan dibahas dalam waktu dekat.
"Kita masih matangkan soal anggaran, sambil sosialisasi saja. Sedangkan untuk jadwal hari H sepertinya kurang urgen kalau ditetapkan dari sekarang karena masih banyak pertimbangan teknis, yang jelas akan kita tarik dari berakhirnya masa jabatan gubenur saat ini yaitu 7 Oktober 2012," kata Jamal.[]
http://www.detiknews.com/read/2011/07/07/064938/1676282/10/kpu-dki-belum-juga-ajukan-anggaran-pemilukada
"Belum kita serahkan ke Pemda, karena masih ada yang harus disesuaikan ketentuan yang ditetapkan gubernur. Masih banyak hal yang harus dihitung jangan sampai anggaran yang diajukan dan dibutuhkan semuanya sesuai jangan mengada-ada," ujar anggota KPU DKI Jakarta bidang Sosialisasi dan Pendidikan, Sumarno, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (7/7/2011).
Menurut Sumarno sebenarnya anggaran ini sudah kesekian kalinya diajukan. Namun, setelah melalui proses koreksi ada beberapa hal yang perlu mengalami perbaikan.
"Perkiraan kita akhir Juni ini selesai, tapi ternyata belum rampung juga," katanya.
Berapa estimasi anggaran pelaksanaan Pemilukada nanti, Sumarno belum mau membeberkan. Yang jelas menurutnya, anggaran tahun ini perkirakan lebih besar dari tahun sebelumnya.
Dia juga berharap kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk segera melakukan pendataan untuk daftar pemilih tetap. Karena dengan adanya data tersebut, KPU bisa memperkirakan anggaran yang dibutuhkan.
"Kita juga sudah meminta pada Pemprov untuk menginstruksikan kepada dinas terkait agar segera melakukan pendataan sehingga bisa dirumuskan ancar-ancar anggaran dibutuhkan. Karenakan harus ada datanya dulu berapa pemilihnya baru disesuaikan dengan kebutuhan logistiknya," jelas Sumarno.
Dihubungi terpisah, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Jamaluddin Hasyim, mengatakan, saat ini KPU DKI dalam tahap mematangkan anggaran. Sedangkan terkait waktu pelaksanaan Pemilukada, belum akan dibahas dalam waktu dekat.
"Kita masih matangkan soal anggaran, sambil sosialisasi saja. Sedangkan untuk jadwal hari H sepertinya kurang urgen kalau ditetapkan dari sekarang karena masih banyak pertimbangan teknis, yang jelas akan kita tarik dari berakhirnya masa jabatan gubenur saat ini yaitu 7 Oktober 2012," kata Jamal.[]
http://www.detiknews.com/read/2011/07/07/064938/1676282/10/kpu-dki-belum-juga-ajukan-anggaran-pemilukada
Ke Mana Beasiswa untuk Siswa Tak Mampu?
JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan orang yang terdiri dari Lembaga Kebangunan Jakarta, Rabu (6/7/2011) siang, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mereka menuntut Dinas Pendidikan DKI untuk segera mencairkan beasiswa rawan putus sekolah untuk siswa kurang mampu tingkat SMA dan sederajat.
"Kami menuntut Dinas Pendidikan DKI untuk mencairkan dana beasiswa rawan putus sekolah (BRPS) kepada sekolah-sekolah tingkat SMA di seluruh DKI," ujar juru bicara Lembaga Kebangunan Jakarta (LKJ) Ferdy kepada Kompas.com, Rabu di Jakarta.
Ferdy mengatakan, BRPS seyogianya sudah dibahas secara panjang lebar dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2011. Selain itu, APBD DKI Jakarta juga telah menetapkan dan mengalokasikan anggaran BPRS bagi siswa dan siswi dari golongan kurang mampu sebesar Rp 31 miliar.
Ferdy menduga, lambatnya pencairan BRPS karena lambannya kinerja Dinas Pendidikan DKI dan mekanisme administrasi yang bertele-tele. Dana Rp 31 miliar yang dialokasikan untuk BRPS hanya 0,5 persen dari total anggaran pendidikan DKI Jakarta tahun 2011 yang mencapai Rp 7,4 triliun.
"Meski demikian, BPRS belum juga direalisasikan, padahal saat ini sudah memasuki bulan Juli, sedangkan pengajuan dari orangtua siswa sudah sejak akhir tahun 2010," kata Ferdy.
Ia menambahkan, keterlambatan pencairan BRPS sangat menghambat proses belajar-mengajar para siswa-siswi dari golongan kurang mampu. Hal ini terutama dirasakan oleh para siswa yang telah selesai melaksanakan ujian nasional (UN) dan dinyatakan lulus, tetapi tidak bisa mengambil ijazah karena belum melunasi berbagai tunggakan di sekolahnya masing-masing.
"Hal ini sebenarnya sudah sering kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto. Ia sempat berjanji akan mencairkannya sejak Juni dan Juli ini. Selasa kemarin, kami sempat menemui kepala dinas pendidikan, tapi tetap tak ada jaminan kapan BRPS akan dicairkan, maka kami putuskan untuk memberikan pressure melalui aksi ini," katanya.
Fredy menegaskan, dana tersebut sudah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jika sampai saat ini belum disalurkan, maka kelalaian ada di tingkat dinas pendidikan," ujarnya.[]
http://edukasi.kompas.com/read/2011/07/06/13000266/Ke.Mana.Beasiswa.untuk.Siswa.Tak.Mampu
DKI Terima Dana Awal Proyek Tanggul Raksasa
http://metro.vivanews.com/news/read/231292-dki-terima-dana-awal-proyek-tanggul-raksasa
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima bantuan dari pemerintah Belanda untuk pembuatan masterplan tanggul raksasa atau yang dikenal dengan Giant Sea Wall, di pantai utara Jakarta.
Pembangunan tanggul raksasa yang akan melibatkan pihak swasta ini diharapkan dapat menuntaskan masalah banjir yang diprediksi dapat menenggelamkan Ibukota pada 2030.
Menurut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, ada dua opsi yang diberikan oleh pihak pemerintah Belanda terkait rencana pembangunan tanggul raksasa ini, yakni dibangun di tengah laut atau lebih dekat ke pantai.
"Dua-duanya nanti akan kami kembangkan lebih lanjut," ujar Fauzi usai bertemu dengan Menteri Urusan Eropa dan Kerjasama Pembangunan Belanda, Ben Knapen, di Kedutaan Belanda kemarin malam.
Fauzi mengatakan, setelah masterplan rampung dikerjakan, maka Pemprov DKI akan segera mencari dana untuk pembangunan dengan mekanisme public private patnership (PPP). Sistem itu dipilih mengingat proyek pembangunan tanggul laut raksasa diprediksi akan menghabiskan dana triliunan rupiah.
"Selain dari kerajaan Belanda, untuk pembuatan masterplan kami juga akan anggarkan di APBD. Untuk pembangunannya dengan mekanisme public private patnership," ungkapnya.
Menteri Urusan Eropa dan Kerjasama Pembangunan Belanda, Ben Knapen mengatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk meningkatkan perekonomian di Jakarta. Sehingga warga Jakarta bisa hidup lebih aman lagi dan terbebas dari banjir.
Selain itu, tim ahli dari Belanda telah melakukan penelitian mengenai banjir dan pemecahannya. Tanggul raksasa di teluk Jakarta akan memberikan perlindungan secara struktural.
"Belanda kuat dalam hal penanganan masalah secara integral. Untuk itu pembangunan pertahanan pantai juga membuka peluang untuk pengembangan ekonomi di wilayah pantai," katanya.
Dia menambahkan bantuan akan diberikan secara bertahap. Untuk pembuatan masterplan sendiri setidaknya membutuhkan dana sekitar 4 juta Euro.
"Kalau untuk pembangunannya bisa mencapai beberapa miliar Euro. Pembangunannya memang butuh dana yang besar. Tapi akan kita buat masterplannya dulu," jelasnya.
Pembuatan masterplan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun, sedangkan untuk pembangunan secara keseluruhan waktu yang dibutuhkan cukup lama, 10-20 tahun. "Ini proyek besar. Jadi selain membutuhkan dana yang besar juga membutuhkan waktu yang lama," terangnya.
Pembangunan tanggul raksasa ini ditargetkan selesai sebelum 2025. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para ahli dari Belanda akan merancang desainnya dalam waktu dekat.
Kota Rotterdam, Belanda, sudah lebih dulu membangun tanggul raksasa dan cara ini berhasil diterapkan sehingga air laut tak lagi masuk menggenangi daratan.
Langganan:
Postingan (Atom)