Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai, penyusunan penambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2011 prorakyat atau dengan kata lain telah dialokasikan untuk peningkatakan kesejahteraan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup serta transportasi. Meski begitu, dewan juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta tetap mencermati perubahan kondisi ekonomi yang terjadi.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wasito Al Wasith mengatakan, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah berhasil menyusun usulan APBD-P 2011 dengan mencermati perubahan kondisi ekonomi.
“Kami melihat sinyal positif untuk adanya kinerja anggaran yang lebih baik. Perubahan ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sesuai perkiraan, nilai tukar yang lebih rendah, inflasi yang terjaga dan Silpa sebagai sumber pembiayaan yang lebih besar. Ditambah lagi dengan perkiraan akan meningkat dari target semula,” ujar Wasito saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD DKI terhadap Pidato Gubernur DKI Jakarta Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2011 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7).
Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga memberikan tanggapan positif dari Perubahan APBD DKI 2011 atas penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Fraksi PKS, kesejahteraan warga Jakarta merupakan tujuan utama.
Untuk itu, apresiasi diberikan atas penambahan anggaran untuk pendidikan sebesar 26,79 persen untuk rehabilitasi gedung sekolah dan anggaran transport guru honorer, penambahan anggaran kesehatan untuk sarana dan operasional rumah sakit. Lalu, di bidang perhubungan untuk peningkatan transportasi publik khususnya sistem bus rapid transit (BRT).
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi mengatakan, dalam APBD Penetapan 2011, untuk urusan pendidikan dianggarkan Rp 7,54 triliun, kemudian dalam APBD Perubahan ditingkatkan menjadi Rp 8,28 triliun. “Dalam hal ini kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah mencapai 26,79 persen dari total APBD, atau telah melampaui syarat 20 persen,” kata Sanusi.
Karena itu, Fraksi Partai Gerindra menginginkan penambahan alokasi anggaran pendidikan diprioritaskan untuk rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang harus ditingkatkan pengawasannya secara ketat. Begitu juga dalam pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) harus diawasi secara ketat dan dilakukan pembinaan secara baik kepada komite sekolah, kepala sekota dan dewan guru dalam pengelolaan BOP.
Apresiasi juga diberikan Fraksi Partai Gerindra terhadap perubahan APBD 2011 untuk urusan lingkungan hidup, yang mengalami penambahan anggaran menjadi RP 1,29 triliun. Alokasi sebesar ini dianggarkan untuk pembebasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) dan penghijauan pemakaman. Dengan penambahan ini, diharapkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dicapai secara signifikan.
Meski begitu, dikatakan Sanusi, fraksinya meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap SKPD yang bertanggung jawan terhadap urusan lingkungan hidup, seperti Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). “BPLHD DKI harus dievaluasi karena terindikasi mengalami penurunan kinerja,” tandasnya.
http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=45413
Tidak ada komentar:
Posting Komentar