Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 DKI Jakarta yang tidak terserap mencapai 17,83 persen atau Rp4,67 triliun dari Rp26,23 triliun APBD setempat. Hal itu dinilai akibat tidak cermatnya eksekutif dalam perencanaan.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Syofyan mengaku laporan tersebut ia dapatkan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Angka tersebut dianggapnya sangat besar. Kalau saja semuanya bisa diserap, pemerintah daerah seharusnya lebih mampu berbuat lebih baik lagi bagi kesejahteraan warga Jakarta.
"Utamanya, dalam menanggulangi kehidupan warga Jakarta yang mengalami kesulitan dalam bidang pelayanan kesehatan , pendidikan dan rumah tinggal," ujarnya usai Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun Jakarta ke-484 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (22/6).
Di sisi lain, jelas politisi dari Partai Demokrat ini, dewan cukup gembira dengan kenaikan realisasi penerimaan daerah yang mencapai 0,27 persen atau sebesar Rp62,64 miliar dari penetapan semula sebesar Rp22,96 triliun. Tapi, tidak mampu mencapai penyerapan melalui Pembiayaan Daerah sebesar Rp171,27 miliar lebih atau hanya 35,56 persen dari penetapan semula sebesar Rp481,68 miliar.
"Ini perlu dicarikan solusi pemecahannya, sebab hal ini menandakan tidak cermatnya pihak eksekutif dalam perencanaan karena tidak memiliki peruntukan dan tujuan yang jelas," ujarnya.
Selanjutnya, Ferrial juga berharap Gubernur DKI Jakarta membentuk suatu lembaga atau badan yang memiliki fungsi inventarisasi, sertifikasi dan kewenangan penguasaan aset secara fisik. "Menurut hemat kami hal itu merupakan langkah terobosan yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh," ungkap Ferrial.
Belum tertatanya secara sistimatis aset yang menjadi milik daerah menjadi salah satu kendala dalam penilaian Laporan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terang Ferrial, tidak terlepas dari komposisi belanja daerah yang cukup timpang. Padahal, alokasi anggaran operasional mencapai Rp18,50 triliun sedangkan belanja modal hanya Rp7,63 triliun.
Jadi dapat dimengerti dalam struktur belanja daerah tersebut, Pemprov DKI Jakarta, tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.(Ant/BEY)
http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/06/22/55601/APBD-Jakarta-Tidak-Terserap-Rp4-67-Triliun
Untuk warga yang peduli kotanya. Blog ini adalah sarana berdiskusi warga tentang anggaran yang dipakai Pemprov DKI, apakah sudah cocok dengan kebijakan, program dan pelayanan terhadap warga.
Tampilkan postingan dengan label APBD 2011. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label APBD 2011. Tampilkan semua postingan
Rabu, 06 Juli 2011
Dewan Tak Puas atas Penyerapan APBD DKI
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak puas atas tidak maksimalnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta periode 2010. APBD yang terserap hanya 82,17 persen. "Belanja daerah tidak mencapai target," kata Fahmi Zulfikar dari Fraksi Damai Sejahtera dalam rapat paripurna DPRD kemarin.
Tahun lalu, anggaran untuk belanja daerah Rp 26,23 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya hanya Rp 21,55 triliun.
Hasbiallah Ilyas dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa berharap realisasi itu semata karena efisiensi yang dilakukan pemerintah. "Bukan karena ada program pembangunan yang tidak selesai atau tidak dilaksanakan sama sekali," ujarnya.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali, anggaran yang tak diserap terlalu besar, yakni Rp 4,68 triliun atau 17,83 persen. "Hal ini sungguh sangat disesalkan," kata Ashraf.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera lebih mendetail menyoroti anggaran untuk belanja modal yang terserap hanya Rp 5,24 triliun (68,70 persen) dari yang direncanakan Rp 7,63 triliun.
"Padahal belanja modal ini merupakan komponen penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Kurniasih Mufidayati, yang membacakan pandangan fraksinya.
Karena rendahnya penyerapan anggaran belanja modal itu, Ridho Kamaludin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan APBD DKI bersifat konsumtif.
Adapun Fraksi Partai Demokrat menganggap pelaksanaan APBD DKI jauh dari tujuan menyejahterakan masyarakat. Sebab, belanja langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat hanya terserap Rp 13,61 triliun (79,06 persen) dari Rp 17,55 triliun yang dianggarkan. Sementara itu, belanja tak langsung terserap Rp 7,47 triliun dari anggaran Rp 8,67 triliun (91,47 persen).
"Padahal belanja tak langsung ini sering dianggap sebagai belanja untuk pegawai," kata Neneng Hasanah dari Fraksi Partai Demokrat.[]
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/06/14/brk,20110614-340726,id.html
Tahun lalu, anggaran untuk belanja daerah Rp 26,23 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya hanya Rp 21,55 triliun.
Hasbiallah Ilyas dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa berharap realisasi itu semata karena efisiensi yang dilakukan pemerintah. "Bukan karena ada program pembangunan yang tidak selesai atau tidak dilaksanakan sama sekali," ujarnya.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali, anggaran yang tak diserap terlalu besar, yakni Rp 4,68 triliun atau 17,83 persen. "Hal ini sungguh sangat disesalkan," kata Ashraf.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera lebih mendetail menyoroti anggaran untuk belanja modal yang terserap hanya Rp 5,24 triliun (68,70 persen) dari yang direncanakan Rp 7,63 triliun.
"Padahal belanja modal ini merupakan komponen penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Kurniasih Mufidayati, yang membacakan pandangan fraksinya.
Karena rendahnya penyerapan anggaran belanja modal itu, Ridho Kamaludin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan APBD DKI bersifat konsumtif.
Adapun Fraksi Partai Demokrat menganggap pelaksanaan APBD DKI jauh dari tujuan menyejahterakan masyarakat. Sebab, belanja langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat hanya terserap Rp 13,61 triliun (79,06 persen) dari Rp 17,55 triliun yang dianggarkan. Sementara itu, belanja tak langsung terserap Rp 7,47 triliun dari anggaran Rp 8,67 triliun (91,47 persen).
"Padahal belanja tak langsung ini sering dianggap sebagai belanja untuk pegawai," kata Neneng Hasanah dari Fraksi Partai Demokrat.[]
http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/06/14/brk,20110614-340726,id.html
Rp58 Miliar untuk Pembangunan Venue SEA Games
INILAH.COM, Jakarta - Dana pembangunan atau renovasi yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan venue sarana olahraga dalam cabang yang dilombakan pada SEA Games mencapai Rp58,957 miliar.
Dana atau anggaran yang tidak sedikit tersebut dikucurkan untuk pembangunan atau renovasi yang dilakukan terhadap 20 venue yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. “Ini merupakan bukti keseriusan Pemprov DKI dalam menggelar SEA Games,” kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI Jakarta, Ratiyono, Kamis (30/6/2011).
Dari data perkembangan pembangunan venue SEA Games per 24 Juni, anggaran yang dikucurkan diantaranya, penyelesaian renovasi pembangunan fisiknya Venue Kempo dengan biaya pembangunannya Rp1,316 miliar. Venue Futsal dan Taekwondo di Gedung POPKI Cibubur dengan biaya pembangunannya Rp2,255 miliar.
Selain itu, pengerjaan venue Bola Basket di Britama Sportmall Kelapa Gading dengan anggaran Rp2,706 miliar, venue Anggar di Balairung UI Depok dengan anggaran Rp1,749 miliar, venue Panahan di GBK Senayan baru mencapai Rp1,316 miliar, venue Renang Marathon di Pulau Puteri anggaran Rp1,864 miliar.
Venue Bulutangkis di Istora Senayan baru mencapai Rp1,686 miliar, pembangunan venue Wushu dan Karate di Tenis Indoor Senayan dengan anggaran Rp1,770 miliar, venue Balap Sepeda di Veledrome Rawamangun dengan anggaran Rp13,517 miliar dan Venue Sepakbola di Stadion Utama GBK dengan anggaran Rp5,491 miliar.
Sementara itu, venue lainnya adalah venue Boling di Arena Boling Jaya Ancol dengan anggaran Rp1,914 miliar, venue Paragliding di Gunung Mas Puncak dengan anggaran Rp3,441 miliar, venue Pencak Silat di TMII anggaran Rp2,773 miliar, venue sekretariat SEA Games XXVI di Gelanggang Remaja Kecamatan Pulogadung memakan biaya sebesar Rp1,123 miliar.
Sedangkan 5 venue lain, venue Judo di Gedung Judo Kelapa Gading anggaran Rp2,225 miliar, venue Mountain Bike di Gunung Pancar Sentul sebesar Rp3,159 miliar, venue Layar di Pantai Marina Ancol Rp3,239 miliar, venue Berkuda di Arthayasa Stables Depok Rp4,081 miliar, dan Venue BMX di Pantai Bende Ancol dengan anggaran Rp3,332 miliar. [mvi]
http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1655372/rp58-miliar-untuk-pembangunan-venue-sea-games
Dana atau anggaran yang tidak sedikit tersebut dikucurkan untuk pembangunan atau renovasi yang dilakukan terhadap 20 venue yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. “Ini merupakan bukti keseriusan Pemprov DKI dalam menggelar SEA Games,” kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI Jakarta, Ratiyono, Kamis (30/6/2011).
Dari data perkembangan pembangunan venue SEA Games per 24 Juni, anggaran yang dikucurkan diantaranya, penyelesaian renovasi pembangunan fisiknya Venue Kempo dengan biaya pembangunannya Rp1,316 miliar. Venue Futsal dan Taekwondo di Gedung POPKI Cibubur dengan biaya pembangunannya Rp2,255 miliar.
Selain itu, pengerjaan venue Bola Basket di Britama Sportmall Kelapa Gading dengan anggaran Rp2,706 miliar, venue Anggar di Balairung UI Depok dengan anggaran Rp1,749 miliar, venue Panahan di GBK Senayan baru mencapai Rp1,316 miliar, venue Renang Marathon di Pulau Puteri anggaran Rp1,864 miliar.
Venue Bulutangkis di Istora Senayan baru mencapai Rp1,686 miliar, pembangunan venue Wushu dan Karate di Tenis Indoor Senayan dengan anggaran Rp1,770 miliar, venue Balap Sepeda di Veledrome Rawamangun dengan anggaran Rp13,517 miliar dan Venue Sepakbola di Stadion Utama GBK dengan anggaran Rp5,491 miliar.
Sementara itu, venue lainnya adalah venue Boling di Arena Boling Jaya Ancol dengan anggaran Rp1,914 miliar, venue Paragliding di Gunung Mas Puncak dengan anggaran Rp3,441 miliar, venue Pencak Silat di TMII anggaran Rp2,773 miliar, venue sekretariat SEA Games XXVI di Gelanggang Remaja Kecamatan Pulogadung memakan biaya sebesar Rp1,123 miliar.
Sedangkan 5 venue lain, venue Judo di Gedung Judo Kelapa Gading anggaran Rp2,225 miliar, venue Mountain Bike di Gunung Pancar Sentul sebesar Rp3,159 miliar, venue Layar di Pantai Marina Ancol Rp3,239 miliar, venue Berkuda di Arthayasa Stables Depok Rp4,081 miliar, dan Venue BMX di Pantai Bende Ancol dengan anggaran Rp3,332 miliar. [mvi]
http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1655372/rp58-miliar-untuk-pembangunan-venue-sea-games
Langganan:
Postingan (Atom)