Penataan kota dan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemprov DKI dalam anggaran 2011 ini. Karena itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Pemprov DKI Jakarta mengajukan kenaikan sebesar 11,40 persen atau sebesar Rp 3,25 triliun dari penetapan APBD 2011 sebesar Rp 28,51 triliun menjadi Rp 31,76 triliun.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, mengatakan sebelum RAPBD Perubahan diserahkan ke DPRD dan ditetapkan harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Dijadwalkan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, akan menyampaikan RAPBD Perubahan kepada DPRD pada, Kamis (7/7) besok.
"Jika akan melakukan perubahan APBD perlu dilakukan sosialisasi dulu ke masyarakat. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan penataan kota dan pembangunan infrastruktur ibu kota.," kata Fadjar, saat jumpa pers di Balikota, Rabu (6/7).
Fadjar menambahkan, kenaikan anggaran tersebut bersumber dari pendapatan daerah sebesar Rp 770 miliar, seperti dari pajak daerah, bea balik nama kendaraan, pajak restoran, dan retribusi. Serta dari Sisa Lebih Pagu Anggaran (Silpa) Rp 2,482 triliun.
Sementara, RAPBD Perubahan ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas dari belanja daerah sebesar Rp 3,12 triliun. Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 229,3 miliar. Kegiatan prioritas yang dimaksud yakni pengendalian banjir, seperti pembebasan lahan di Kanal Banjir Timur (KBT) Waduk Marunda, serta pembangunan Pompa Air Teratai dan rumah terapung.
Program prioritas lainnya yakni, mengenai transportasi yang saat ini tengah difokuskan pada pembangunan stasiun Mass Rapid Transit (MRT), pembangunan Terminal Pulogebang, pengadaan bus Transjakarta, pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M dan Tanahabang-Kampungmelayu, serta perbaikan jalan provinsi. "Kita juga prioritaskan isu penanggulangan polusi, dengan membebaskan lahan eks SPBU, TPU Rorotan, dan TPU Jagakarsa, untuk menambah RTH (ruang terbuka hijau)," tambah Yurianto, Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta.
Tidak hanya itu, RAPBD Perubahan ini juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan rusun di Pluit, pemeliharaan jalan menuju kawasan kumuh dan MHT plus di lima wilayah. Serta untuk pengadaan alat kesehatan di beberapa RSUD, seperti RSUD Koja, RSUD Budi Asih, dan RSUD Cengkareng.
Pengembangan budaya juga menjadi kegiatan prioritas, seperti pembangunan Pusat Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan dan Setu Pangeran Jayakarta. Begitu juga untuk implementasi e-KTP dan e-Akta dalam rangka perbaikan sistem pemerintahan. "Pembangunan gedung DPRD dan Balaikota terkait dengan green building, serta pembangunan Islamic Center dan pengadaan listrik di Kepulauan Seribu juga jadi prioritas," imbuhnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey, merinci anggaran akan dialokasikan untuk pendidikan sebesar 26,6 persen, kesehatan 8,56 persen, pekerjaan umum 17,93 persen, perhubungan 6,83 persen, lingkungan hidup 4,17 persen, sosial 1,20 persen, dan energi 1,56 persen.
Pada semester pertama 2011 belanja daerah yang terealisasi sebesar 26,33 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu pada periode yang sama yakni hanya 23,96 persen. Sementara penyerapan tahun lalu mencapai 82 persen. "Kita harapkan tahun ini penyerapannya minimal sama dengan tahun lalu, atau meningkat," kata Sukri.[]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar