Selasa, 12 Juli 2011

Anggaran Pekerjaan Umum DKI Naik Menjadi Rp 5,54 Triliun

Tautan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat membacakan RAPBD Perubahan 2011, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengumumkan bahwa anggaran untuk pekerjaan umum naik menjadi Rp 5,54 triliun dari sebelumnya yang hanya Rp 4,11 triliun.

Foke, sapaan Fauzi Bowo, mengatakan bahwa perubahan juga diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum, khususnya pada kegiatan pembebasan lahan untuk koridor/stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Jalan Lebak Bulus-Fatmawati.

Anggaran perubahan tersebut juga dialokasikan untuk kegiatan lanjutan pembebasan tanah Kanal Banjir Timur, pembangunan jalan layang non tol Antasari-Blok M dan Kampung Melayu-Tanah Abang, pembebasan tanah jalan tembus dan missing link serta pembangunan akses terminal Pulo Gebang.

"Anggaran urusan perhubungan juga naik menjadi Rp 2,11 triliun dari penetapan sebelumnya sebesar Rp 1,9 triliun. Kegiatan yang ditambahkan pada anggaran ini seperti lanjutan pembangunan terminal bus Pulogebang, pengadaan armada bus busway, dan pembebasan lahan terminal Pulogebang," ujar Foke, Kamis (7/7/2011) di gedung DPRD DKI.

Dijelaskannya, untuk kegiatan pembebasan lahan pengganti stadion Lebak Bulus, pelaksanaan Jambore Daerah XI, dan sayembara desain pengganti stadion Lebak Bulus, dialokasikan anggaran perubahan menjadi Rp 579,31 miliar untuk urusan pemuda dan olahraga. Dari rincian tersebut Pemprov DKI mengusulkan penambahan anggaran hingga Rp 3,25 triliun dalam RAPBD Perubahan 2011.

Bila RAPBD Perubahan 2011 disetujui DPRD DKI, maka APBD DKI 2011 akan meningkat sekitar 11,40 persen menjadi Rp 31,76 triliun dibandingkan dengan penetapan APBD 2011 sebesar Rp 28,51 triliun.

Sebelumnya Kepala BPKD DKI Sukri Bey, menjelaskan bahwa perubahan tersebut disebabkan berbagai faktor seperti meningkatnya pendapatan pajak daerah sebesar Rp 256 miliar khususnya dari pajak biaya balik nama kendaraan bermotor dan restoran.

"Ada juga kenaikan dari retribusi daerah sebesar Rp 31,2 miliar dan jenis retribusi yang naik adalah jenis retribusi tertentu," imbuh Sukri.

http://www.tribunnews.com/2011/07/07/anggaran-pekerjaan-umum-dki-naik-menjadi-rp-554-triliun

Dewan: APBD-P 2011 Prorakyat

BERITAJAKARTA.COM — 11-07-2011 18:34
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai, penyusunan penambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2011 prorakyat atau dengan kata lain telah dialokasikan untuk peningkatakan kesejahteraan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup serta transportasi. Meski begitu, dewan juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta tetap mencermati perubahan kondisi ekonomi yang terjadi.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wasito Al Wasith mengatakan, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah berhasil menyusun usulan APBD-P 2011 dengan mencermati perubahan kondisi ekonomi.

“Kami melihat sinyal positif untuk adanya kinerja anggaran yang lebih baik. Perubahan ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sesuai perkiraan, nilai tukar yang lebih rendah, inflasi yang terjaga dan Silpa sebagai sumber pembiayaan yang lebih besar. Ditambah lagi dengan perkiraan akan meningkat dari target semula,” ujar Wasito saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD DKI terhadap Pidato Gubernur DKI Jakarta Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2011 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7).

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga memberikan tanggapan positif dari Perubahan APBD DKI 2011 atas penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Fraksi PKS, kesejahteraan warga Jakarta merupakan tujuan utama.

Untuk itu, apresiasi diberikan atas penambahan anggaran untuk pendidikan sebesar 26,79 persen untuk rehabilitasi gedung sekolah dan anggaran transport guru honorer, penambahan anggaran kesehatan untuk sarana dan operasional rumah sakit. Lalu, di bidang perhubungan untuk peningkatan transportasi publik khususnya sistem bus rapid transit (BRT).

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi mengatakan, dalam APBD Penetapan 2011, untuk urusan pendidikan dianggarkan Rp 7,54 triliun, kemudian dalam APBD Perubahan ditingkatkan menjadi Rp 8,28 triliun. “Dalam hal ini kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah mencapai 26,79 persen dari total APBD, atau telah melampaui syarat 20 persen,” kata Sanusi.

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra menginginkan penambahan alokasi anggaran pendidikan diprioritaskan untuk rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang harus ditingkatkan pengawasannya secara ketat. Begitu juga dalam pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) harus diawasi secara ketat dan dilakukan pembinaan secara baik kepada komite sekolah, kepala sekota dan dewan guru dalam pengelolaan BOP.

Apresiasi juga diberikan Fraksi Partai Gerindra terhadap perubahan APBD 2011 untuk urusan lingkungan hidup, yang mengalami penambahan anggaran menjadi RP 1,29 triliun. Alokasi sebesar ini dianggarkan untuk pembebasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) dan penghijauan pemakaman. Dengan penambahan ini, diharapkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dicapai secara signifikan.

Meski begitu, dikatakan Sanusi, fraksinya meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap SKPD yang bertanggung jawan terhadap urusan lingkungan hidup, seperti Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). “BPLHD DKI harus dievaluasi karena terindikasi mengalami penurunan kinerja,” tandasnya.

http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=45413

Fraksi PKS DPRD DKI Dukung Fauzi Bowo

JAKARTA (Pos Kota) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Fauzi Bowo menambah anggaran bidang kesejahteraan masyarakat Rp1 triliun lebih pada perubahan APBD tahun 2011. “Fraksi PKS menilai positif upaya Gubernur Fauzi Bowo menambah anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata H. Rois Hadayana Syaugi, ketua Fraksi PKS pada Rapat Paripurna Pemandangan Umum Faksi-Fraksi terhadap nota keuangan perubahan APBD tahun 2011, Senin (11/7).

Menurut Rois Hadayana, penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan didukung seluruh warga Jakarta. Hal itu disampaikan Fraksi PKS karena hingga kini persoalan kesejahteraan masyarakat memerlukan perhatian khusus. “Upaya ini kami dukung.”

Penegasan tersebut disampaikan berkaitan dengan penambahan APBD 2011 dari Rp 28,52 trliun menjadi Rp31,76 triliun. APBD berambah sekitar Rp3,25 trilun (11,40).

APBD tambahan ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas pengendalian banjir, seperti pembebasan lahan di Kanal Banjir Timur (KBT) Waduk Marunda, serta pembangunan Pompa Air Teratai dan rumah terapung.

Program prioritas lainnya yakni, mengenai transportasi yang saat ini tengah difokuskan pada pembangunan stasiun Mass Rapid Transit (MRT), pembangunan Terminal Pulogebang, pengadaan bus Transjakarta, pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M dan Tanahabang-Kampungmelayu, serta perbaikan jalan provinsi.

Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat digunakan untuk pembangunan rusun di Pluit, pemeliharaan jalan menuju kawasan kumuh dan MHT plus di lima wilayah. Serta untuk pengadaan alat kesehatan di beberapa RSUD seperti RSUD Koja, RSUD Budi Asih, dan RSUD Cengkareng. Serta perbaikan gedung-gedung sekolah rusak (pendidikan).

Dengan penambahan anggaran tersebut, maka secara keseuruhan, kata, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey, anggaran akan dialokasikan untuk pendidikan sebesar 26,6 persen, kesehatan 8,56 persen, pekerjaan umum 17,93 persen, perhubungan 6,83 persen, lingkungan hidup 4,17 persen, sosial 1,20 persen, dan energi 1,56 persen.

Sedangkan dana yang sudah terealisasi pada semester pertama 2011 terealisasi sebesar 26,33 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu pada periode yang sama yakni hanya 23,96 persen. Sementara penyerapan tahun lalu mencapai 82 persen. “Kita harapkan tahun ini penyerapannya minimal sama dengan tahun lalu,”katanya.(john/sir)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/11/fraksi-pks-dprd-dki-dukung-fauzi-bowo

Penyusunan APBD DKI Harus Sesuai Kondisi Ekonomi

INILAH.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dalam menyusun penambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2011.

Tak hanya itu, DPRD berharap penambahan anggaran dilakukan demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Mengenai usulan Pemprov DKI Jakarta dalam penambahan anggaran perubahan APBD 2011, anggota dewan mencermati, penambahan anggaran yang diminta telah tepat dan mendukung program kesejahteraan rakyat.

“Kami melihat sinyal positif untuk adanya kinerja anggaran yang lebih baik,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wasito Al Wasith saat rapat Penyampaian Rancangan Perda, tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2011, Senin (11/7/2011).

Sinyal positif yang dimaksud Wasito adalah, adanya wacana pengalokasikan penambahan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup serta transportasi yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam rapat Paripurna, yang digelar di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2011).

Menurutnya, Pemprov DKI telah berhasil menyusun usulan perubahan APBD 2011 setelah mencermati perubahan kondisi ekonomi di Jakarta. Tidak hanya itu, dirinya pun memberikan tanggapan positif dari Perubahan APBD DKI 2011 atas penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jakarta.[bay]

http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1690062/penyusunan-apbd-dki-harus-sesuai-kondisi-ekonomi

APBD-P 2011 DKI Lebih Pro-Rakyat

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai penyusunan penambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2011 sudah pro-rakyat. Atau dengan kata lain sudah dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup serta transportasi.

Dewan meminta dalam menyusun usulan perubahan APBD, Pemprov DKI mencermati perubahan kondisi ekonomi yang terjadi. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan mengatakan memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI yang telah berhasil menyusun usulan perubahan APBD 2011 setelah mencermati perubahan kondisi ekonomi. DPRD melihat sinyal positif adanya kinerja anggaran yang lebih baik yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sesuai perkiraan, nilai tukar yang lebih rendah, inflasi yang terjaga dan Silpa sebagai sumber pembiayaan yang lebih besar.

"Ditambah lagi dengan perkiraan akan meningkatkan dari target semula,” kata Ferial usai Rapat Paripurna Pemandangan terhadap Pidato Gubernur DKI Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2011 di DPRD DKI, Jakarta, Senin (11/7).

Tidak hanya itu, kata Ferial, dewan memberikan tanggapan positif dari Perubahan APBD DKI 2011 atas penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Fraksi PKS, kesejahteraan warga Jakarta merupakan tujuan utama. Untuk itu, apresiasi patut diberikan atas penambahan anggaran untuk pendidikan sebesar 26,79 persen untuk rehabilitasi gedung sekolah dan anggaran transport guru honorer, penambahan anggaran kesehatan untuk sarana dan operasional rumah sakit.

Lalu di bidang perhubungan untuk peningkatan transportasi publik khususnya busway. Khusus dibidang kesehatan, penambahan armada busway serta perbaikan sarana dan manajemennya, dewan mengharapkan akan lebih ditingkatkan kembali dalam APBD 2012. Anggota Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Sanusi, mengatakan dalam APBD Penetapan 2011, untuk urusan pendidikan dianggarkan Rp 7,54 triliun, kemudian dapam APBD Perubahan ditingkatkan menjadi Rp 8,28 triliun.

“Dalam hal ini kamis memberikan apresiasi setinggitingginya karena sudah mencapai 26,79 persen dari total APBD, atau telah melampui syarat 20 persen,” kata Sanusi.

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra menginginkan penambahan alokasi anggaran pendidikan diprioritaskan untuk rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang harus ditingkatkan pengawasannya secara ketat. (pes)

http://www.jpnn.com/read/2011/07/12/97834/APBD-P-2011-DKI-Lebih-Pro-Rakyat-

DKI Prioritaskan Perbaikan Gedung Sekolah

JAKARTA (Pos Kota) – Rehabilitasi gedung sekolah akan menjadi prioritas Pemprov DKI dalam anggaran perubahan tahun ini. Sedikitnya penambahan dana Rp740 miliar diusulkan dalam APBD Perubahan yang saat ini tengah dibahas dengan DPRD DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang mengatakan bahwa perbaikan gedung sekolah saat ini sangatlah mendesak. Mengingat dari data yang diperoleh, saat ini di Jakarta sendiri terdapat 364 gedung sekolah masuk dalam kategori rawan ambruk. Dengan rincian 293 gedung SD dan 53 gedung SMP.

“Masalah ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai anak-anak kita harus mempertaruhkan nyawa untuk dapat memperoleh ilmu. Dan saya berharap upaya kami ini mendapat dukungan seluruh pihak,” ujar Fauzi, di Balaikota, Selasa (12/7).

Seperti diketahui, anggaran rehabilitasi sekolah dalam penetapan APBD 2011 tidak memadai. Kondisi ini sempat dikeluhkan Fauzi. Pasalnya ada lebih dari Rp80 miliar anggaran yang keperluannya tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kenyataan ada di dalam alokasi anggaran. Padahal hal tersebut dinilai tidak bersifat mendesak. Salah satunya pengadaan buku ensiklopedia sebesar Rp5,1 miliar dan pengadaan papan tulis interaktif sebesar Rp6 miliar.

DIKAWAL MASYARAKAT

Secara terpisah Kordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Syaiful Jihad, berharap adanya transparansi dalam proses pembahasan anggaran perubahan. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawal proses pembahasan anggaran terutama yang bersifat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya terkait rehabilitasi sekolah.

“Jangan kejadian penetapan anggaran terulang lagi dalam APBD Perubahan ini. Dimana anggaran rehabilitasi sekolah kembali dipangkas. Namun disisi lainnya pengadaan barang yang tidak bersifat mendesak disetujui dewan,” tegasnya.[]

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/13/dki-prioritaskan-perbaikan-gedung-sekolah

Rabu, 06 Juli 2011

APBD Jakarta Tidak Terserap Rp4,67 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 DKI Jakarta yang tidak terserap mencapai 17,83 persen atau Rp4,67 triliun dari Rp26,23 triliun APBD setempat. Hal itu dinilai akibat tidak cermatnya eksekutif dalam perencanaan.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Syofyan mengaku laporan tersebut ia dapatkan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Angka tersebut dianggapnya sangat besar. Kalau saja semuanya bisa diserap, pemerintah daerah seharusnya lebih mampu berbuat lebih baik lagi bagi kesejahteraan warga Jakarta.

"Utamanya, dalam menanggulangi kehidupan warga Jakarta yang mengalami kesulitan dalam bidang pelayanan kesehatan , pendidikan dan rumah tinggal," ujarnya usai Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun Jakarta ke-484 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (22/6).

Di sisi lain, jelas politisi dari Partai Demokrat ini, dewan cukup gembira dengan kenaikan realisasi penerimaan daerah yang mencapai 0,27 persen atau sebesar Rp62,64 miliar dari penetapan semula sebesar Rp22,96 triliun. Tapi, tidak mampu mencapai penyerapan melalui Pembiayaan Daerah sebesar Rp171,27 miliar lebih atau hanya 35,56 persen dari penetapan semula sebesar Rp481,68 miliar.

"Ini perlu dicarikan solusi pemecahannya, sebab hal ini menandakan tidak cermatnya pihak eksekutif dalam perencanaan karena tidak memiliki peruntukan dan tujuan yang jelas," ujarnya.

Selanjutnya, Ferrial juga berharap Gubernur DKI Jakarta membentuk suatu lembaga atau badan yang memiliki fungsi inventarisasi, sertifikasi dan kewenangan penguasaan aset secara fisik. "Menurut hemat kami hal itu merupakan langkah terobosan yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh," ungkap Ferrial.

Belum tertatanya secara sistimatis aset yang menjadi milik daerah menjadi salah satu kendala dalam penilaian Laporan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terang Ferrial, tidak terlepas dari komposisi belanja daerah yang cukup timpang. Padahal, alokasi anggaran operasional mencapai Rp18,50 triliun sedangkan belanja modal hanya Rp7,63 triliun.

Jadi dapat dimengerti dalam struktur belanja daerah tersebut, Pemprov DKI Jakarta, tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.(Ant/BEY)

http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/06/22/55601/APBD-Jakarta-Tidak-Terserap-Rp4-67-Triliun

Dewan Tak Puas atas Penyerapan APBD DKI

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak puas atas tidak maksimalnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta periode 2010. APBD yang terserap hanya 82,17 persen. "Belanja daerah tidak mencapai target," kata Fahmi Zulfikar dari Fraksi Damai Sejahtera dalam rapat paripurna DPRD kemarin.

Tahun lalu, anggaran untuk belanja daerah Rp 26,23 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasinya hanya Rp 21,55 triliun.

Hasbiallah Ilyas dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa berharap realisasi itu semata karena efisiensi yang dilakukan pemerintah. "Bukan karena ada program pembangunan yang tidak selesai atau tidak dilaksanakan sama sekali," ujarnya.

Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar Ashraf Ali, anggaran yang tak diserap terlalu besar, yakni Rp 4,68 triliun atau 17,83 persen. "Hal ini sungguh sangat disesalkan," kata Ashraf.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera lebih mendetail menyoroti anggaran untuk belanja modal yang terserap hanya Rp 5,24 triliun (68,70 persen) dari yang direncanakan Rp 7,63 triliun.

"Padahal belanja modal ini merupakan komponen penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Kurniasih Mufidayati, yang membacakan pandangan fraksinya.

Karena rendahnya penyerapan anggaran belanja modal itu, Ridho Kamaludin dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan APBD DKI bersifat konsumtif.

Adapun Fraksi Partai Demokrat menganggap pelaksanaan APBD DKI jauh dari tujuan menyejahterakan masyarakat. Sebab, belanja langsung yang dapat dinikmati oleh masyarakat hanya terserap Rp 13,61 triliun (79,06 persen) dari Rp 17,55 triliun yang dianggarkan. Sementara itu, belanja tak langsung terserap Rp 7,47 triliun dari anggaran Rp 8,67 triliun (91,47 persen).

"Padahal belanja tak langsung ini sering dianggap sebagai belanja untuk pegawai," kata Neneng Hasanah dari Fraksi Partai Demokrat.[]

http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/06/14/brk,20110614-340726,id.html

Rp58 Miliar untuk Pembangunan Venue SEA Games

INILAH.COM, Jakarta - Dana pembangunan atau renovasi yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta dalam pengadaan venue sarana olahraga dalam cabang yang dilombakan pada SEA Games mencapai Rp58,957 miliar.

Dana atau anggaran yang tidak sedikit tersebut dikucurkan untuk pembangunan atau renovasi yang dilakukan terhadap 20 venue yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. “Ini merupakan bukti keseriusan Pemprov DKI dalam menggelar SEA Games,” kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI Jakarta, Ratiyono, Kamis (30/6/2011).

Dari data perkembangan pembangunan venue SEA Games per 24 Juni, anggaran yang dikucurkan diantaranya, penyelesaian renovasi pembangunan fisiknya Venue Kempo dengan biaya pembangunannya Rp1,316 miliar. Venue Futsal dan Taekwondo di Gedung POPKI Cibubur dengan biaya pembangunannya Rp2,255 miliar.

Selain itu, pengerjaan venue Bola Basket di Britama Sportmall Kelapa Gading dengan anggaran Rp2,706 miliar, venue Anggar di Balairung UI Depok dengan anggaran Rp1,749 miliar, venue Panahan di GBK Senayan baru mencapai Rp1,316 miliar, venue Renang Marathon di Pulau Puteri anggaran Rp1,864 miliar.

Venue Bulutangkis di Istora Senayan baru mencapai Rp1,686 miliar, pembangunan venue Wushu dan Karate di Tenis Indoor Senayan dengan anggaran Rp1,770 miliar, venue Balap Sepeda di Veledrome Rawamangun dengan anggaran Rp13,517 miliar dan Venue Sepakbola di Stadion Utama GBK dengan anggaran Rp5,491 miliar.

Sementara itu, venue lainnya adalah venue Boling di Arena Boling Jaya Ancol dengan anggaran Rp1,914 miliar, venue Paragliding di Gunung Mas Puncak dengan anggaran Rp3,441 miliar, venue Pencak Silat di TMII anggaran Rp2,773 miliar, venue sekretariat SEA Games XXVI di Gelanggang Remaja Kecamatan Pulogadung memakan biaya sebesar Rp1,123 miliar.

Sedangkan 5 venue lain, venue Judo di Gedung Judo Kelapa Gading anggaran Rp2,225 miliar, venue Mountain Bike di Gunung Pancar Sentul sebesar Rp3,159 miliar, venue Layar di Pantai Marina Ancol Rp3,239 miliar, venue Berkuda di Arthayasa Stables Depok Rp4,081 miliar, dan Venue BMX di Pantai Bende Ancol dengan anggaran Rp3,332 miliar. [mvi]

http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1655372/rp58-miliar-untuk-pembangunan-venue-sea-games

Anggaran Ditambah, Layanan Kesehatan Harus Ditingkatkan

JAKARTA (Suara Karya): Perbaikan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta harus terus ditingkatkan. Hal ini agar masyarakat, mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan.

Peningkatan kualitas bidang kesehatan itu, meliputi berbagai hal seperti sarana dan prasarana, kemudahan layanan, serta perbaikan lainnya. Ini wajib hukumnya karena setiap tahun anggaran kesehatan terus ditingkatkan.

Tahun 2011 anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (gakin) mencapai Rp 513 miliar."Pelayanan kesehatan harus dilakukan melalui dukungan sarana dan prasarana serta SDM bidang kesehatan.

Dengan begitu, harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang baik bisa terpenuhi," kata Wakil Ketua Komisi E (Bidang Kesejahteraan) DPRD DKI Igo Ilham, saat dialog publik antara legislatif dan masyarakat mengenai program pembangunan kesehatan, di Blok M Square Jakarta Selatan, Senin (4/7).

Anggota Komisi E HM Asraf Ali, mengatakan upaya peningkatan kesehatan warga Jakarta memang sudah dilakukan. Namun harus terus dimaksimalkan. Salah satunya melalui program peningkatan pelayanan kesehatan di Jakarta dengan upaya preventif dan promotif pada masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat di bidang kesehatan.

Sasaran yang ingin dicapai, diantaranya meningkatkan presentase jumlah pasien yang dirujuk oleh lembaga pelayanan kesehatan dasar. Kemudian, meningkatkan jumlah cakupan pelayanan antenatal, postnatal, dan neonatal. "Selain itu juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan," kata Asraf Ali yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati mengatakan, arah kebijakan kesehatan masyarakat di Jakarta adalah meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga medik, sehingga dapat saling mendukung dalam memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan. Kemudian pencegahan dan penyembuhan, serta pemulihan dan rehabilitasi masyarakat.

"Kami juga berupaya memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana dalam bidang medis dan tersedianya obat yang harganya dapat dijangkau masyarakat," tandasnya. (Yon parjiyono)

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=282146

Provinsi dengan Belanja Pegawai Tertinggi

VIVAnews - Besarnya alokasi anggaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dikeluhkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Akibat belanja pegawai yang terus meningkat seiring kenaikan gaji dan adanya remunerasi karena program reformasi birokrasi, pemerintah melontarkan wacana pensiun dini PNS.

Pemerintah daerah mengeluh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) defisit karena harus membayar gaji ke-13. Alasannya, dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat tidak bertambah, sedangkan pembayaran gaji PNS terus bertambah.

Alokasi belanja pegawai pada 2011 tercatat Rp180,6 triliun atau 2,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dari jumlah itu, sekitar Rp91,2 triliun atau 50,5 persen dialokasikan pada pos belanja gaji dan tunjangan pegawai. Angka itu naik Rp17,9 triliun atau 11 persen jika dibanding APBN-P 2010 sebesar Rp162,7 triliun.

Lantas, daerah mana saja yang memiliki belanja pegawai paling tinggi?

Berdasarkan data APBD 2010 (per 25 Juni 2010) yang tercantum di laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, tercatat Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan belanja pegawai tertinggi.

Berdasarkan APBD 2010, belanja pegawai DKI Jakarta sebesar Rp7,58 triliun. Total pendapatan daerah ini tercatat Rp22,17 triliun dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp11,82 triliun.

Urutan kedua, Provinsi Jawa Barat dengan belanja pegawai mencapai Rp1,62 triliun. Sementara itu, total pendapatan provinsi ini sebesar Rp7,75 triliun, dengan PAD Rp5,62 triliun.

Ketiga, Provinsi Jawa Timur dengan belanja pegawai Rp1,48 triliun. Total pendapatan Jawa Timur sebesar Rp7,39 triliun dan pendapatan asli daerah Rp5,14 triliun.

Selanjutnya, Jawa Tengah dengan belanja pegawai Rp1,17 triliun. Provinsi ini memiliki total pendapatan Rp5,51 triliun dan PAD Rp3,72 triliun.

Kelima, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan belanja pegawai Rp870 miliar dengan total pendapatan Rp6,24 triliun dan pendapatan asli daerah Rp795,48 miliar.

Sementara itu, provinsi paling rendah belanja pegawai yaitu Sulawesi Barat sebesar Rp98,39 miliar. Provinsi ini memiliki PAD sebesar Rp82,2 miliar dan total pendapatan Rp586,61 triliun.

Provinsi dengan belanja pegawai rendah lainnya yaitu Bangka Belitung sebesar Rp164,45 miliar dengan total pendapatan Rp885,28 miliar dan PAD senilai Rp267,24 miliar. (art)

• VIVAnews
http://bisnis.vivanews.com/news/read/231516-ini-propinsi-dengan-belanja-pegawai-tertinggi

KPU DKI Belum Juga Ajukan Anggaran Pemilukada

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta belum juga mengajukan anggaran untuk pelaksaan Pemilukada yang rencananya akan digelar pertengahan 2012 mendatang. Alasannya, masih banyak perhitungan yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan gubernur.

"Belum kita serahkan ke Pemda, karena masih ada yang harus disesuaikan ketentuan yang ditetapkan gubernur. Masih banyak hal yang harus dihitung jangan sampai anggaran yang diajukan dan dibutuhkan semuanya sesuai jangan mengada-ada," ujar anggota KPU DKI Jakarta bidang Sosialisasi dan Pendidikan, Sumarno, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (7/7/2011).

Menurut Sumarno sebenarnya anggaran ini sudah kesekian kalinya diajukan. Namun, setelah melalui proses koreksi ada beberapa hal yang perlu mengalami perbaikan.

"Perkiraan kita akhir Juni ini selesai, tapi ternyata belum rampung juga," katanya.

Berapa estimasi anggaran pelaksanaan Pemilukada nanti, Sumarno belum mau membeberkan. Yang jelas menurutnya, anggaran tahun ini perkirakan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Dia juga berharap kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk segera melakukan pendataan untuk daftar pemilih tetap. Karena dengan adanya data tersebut, KPU bisa memperkirakan anggaran yang dibutuhkan.

"Kita juga sudah meminta pada Pemprov untuk menginstruksikan kepada dinas terkait agar segera melakukan pendataan sehingga bisa dirumuskan ancar-ancar anggaran dibutuhkan. Karenakan harus ada datanya dulu berapa pemilihnya baru disesuaikan dengan kebutuhan logistiknya," jelas Sumarno.

Dihubungi terpisah, Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Jamaluddin Hasyim, mengatakan, saat ini KPU DKI dalam tahap mematangkan anggaran. Sedangkan terkait waktu pelaksanaan Pemilukada, belum akan dibahas dalam waktu dekat.

"Kita masih matangkan soal anggaran, sambil sosialisasi saja. Sedangkan untuk jadwal hari H sepertinya kurang urgen kalau ditetapkan dari sekarang karena masih banyak pertimbangan teknis, yang jelas akan kita tarik dari berakhirnya masa jabatan gubenur saat ini yaitu 7 Oktober 2012," kata Jamal.[]

http://www.detiknews.com/read/2011/07/07/064938/1676282/10/kpu-dki-belum-juga-ajukan-anggaran-pemilukada

Ke Mana Beasiswa untuk Siswa Tak Mampu?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ratusan orang yang terdiri dari Lembaga Kebangunan Jakarta, Rabu (6/7/2011) siang, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mereka menuntut Dinas Pendidikan DKI untuk segera mencairkan beasiswa rawan putus sekolah untuk siswa kurang mampu tingkat SMA dan sederajat.

"Kami menuntut Dinas Pendidikan DKI untuk mencairkan dana beasiswa rawan putus sekolah (BRPS) kepada sekolah-sekolah tingkat SMA di seluruh DKI," ujar juru bicara Lembaga Kebangunan Jakarta (LKJ) Ferdy kepada Kompas.com, Rabu di Jakarta.

Ferdy mengatakan, BRPS seyogianya sudah dibahas secara panjang lebar dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2011. Selain itu, APBD DKI Jakarta juga telah menetapkan dan mengalokasikan anggaran BPRS bagi siswa dan siswi dari golongan kurang mampu sebesar Rp 31 miliar.

Ferdy menduga, lambatnya pencairan BRPS karena lambannya kinerja Dinas Pendidikan DKI dan mekanisme administrasi yang bertele-tele. Dana Rp 31 miliar yang dialokasikan untuk BRPS hanya 0,5 persen dari total anggaran pendidikan DKI Jakarta tahun 2011 yang mencapai Rp 7,4 triliun.

"Meski demikian, BPRS belum juga direalisasikan, padahal saat ini sudah memasuki bulan Juli, sedangkan pengajuan dari orangtua siswa sudah sejak akhir tahun 2010," kata Ferdy.

Ia menambahkan, keterlambatan pencairan BRPS sangat menghambat proses belajar-mengajar para siswa-siswi dari golongan kurang mampu. Hal ini terutama dirasakan oleh para siswa yang telah selesai melaksanakan ujian nasional (UN) dan dinyatakan lulus, tetapi tidak bisa mengambil ijazah karena belum melunasi berbagai tunggakan di sekolahnya masing-masing.

"Hal ini sebenarnya sudah sering kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto. Ia sempat berjanji akan mencairkannya sejak Juni dan Juli ini. Selasa kemarin, kami sempat menemui kepala dinas pendidikan, tapi tetap tak ada jaminan kapan BRPS akan dicairkan, maka kami putuskan untuk memberikan pressure melalui aksi ini," katanya.

Fredy menegaskan, dana tersebut sudah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Jika sampai saat ini belum disalurkan, maka kelalaian ada di tingkat dinas pendidikan," ujarnya.[]

http://edukasi.kompas.com/read/2011/07/06/13000266/Ke.Mana.Beasiswa.untuk.Siswa.Tak.Mampu

DKI Terima Dana Awal Proyek Tanggul Raksasa

http://metro.vivanews.com/news/read/231292-dki-terima-dana-awal-proyek-tanggul-raksasa

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima bantuan dari pemerintah Belanda untuk pembuatan masterplan tanggul raksasa atau yang dikenal dengan Giant Sea Wall, di pantai utara Jakarta.

Pembangunan tanggul raksasa yang akan melibatkan pihak swasta ini diharapkan dapat menuntaskan masalah banjir yang diprediksi dapat menenggelamkan Ibukota pada 2030.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, ada dua opsi yang diberikan oleh pihak pemerintah Belanda terkait rencana pembangunan tanggul raksasa ini, yakni dibangun di tengah laut atau lebih dekat ke pantai.

"Dua-duanya nanti akan kami kembangkan lebih lanjut," ujar Fauzi usai bertemu dengan Menteri Urusan Eropa dan Kerjasama Pembangunan Belanda, Ben Knapen, di Kedutaan Belanda kemarin malam.

Fauzi mengatakan, setelah masterplan rampung dikerjakan, maka Pemprov DKI akan segera mencari dana untuk pembangunan dengan mekanisme public private patnership (PPP). Sistem itu dipilih mengingat proyek pembangunan tanggul laut raksasa diprediksi akan menghabiskan dana triliunan rupiah.

"Selain dari kerajaan Belanda, untuk pembuatan masterplan kami juga akan anggarkan di APBD. Untuk pembangunannya dengan mekanisme public private patnership," ungkapnya.

Menteri Urusan Eropa dan Kerjasama Pembangunan Belanda, Ben Knapen mengatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk meningkatkan perekonomian di Jakarta. Sehingga warga Jakarta bisa hidup lebih aman lagi dan terbebas dari banjir.

Selain itu, tim ahli dari Belanda telah melakukan penelitian mengenai banjir dan pemecahannya. Tanggul raksasa di teluk Jakarta akan memberikan perlindungan secara struktural.

"Belanda kuat dalam hal penanganan masalah secara integral. Untuk itu pembangunan pertahanan pantai juga membuka peluang untuk pengembangan ekonomi di wilayah pantai," katanya.

Dia menambahkan bantuan akan diberikan secara bertahap. Untuk pembuatan masterplan sendiri setidaknya membutuhkan dana sekitar 4 juta Euro.

"Kalau untuk pembangunannya bisa mencapai beberapa miliar Euro. Pembangunannya memang butuh dana yang besar. Tapi akan kita buat masterplannya dulu," jelasnya.

Pembuatan masterplan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun, sedangkan untuk pembangunan secara keseluruhan waktu yang dibutuhkan cukup lama, 10-20 tahun. "Ini proyek besar. Jadi selain membutuhkan dana yang besar juga membutuhkan waktu yang lama," terangnya.

Pembangunan tanggul raksasa ini ditargetkan selesai sebelum 2025. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para ahli dari Belanda akan merancang desainnya dalam waktu dekat.

Kota Rotterdam, Belanda, sudah lebih dulu membangun tanggul raksasa dan cara ini berhasil diterapkan sehingga air laut tak lagi masuk menggenangi daratan.

Warga DKI Menolak Pembebasan Lahan RTH Sesuai NJOP

http://www.tribunnews.com/2011/07/06/warga-dki-menolak-pembebasan-lahan-rth-sesuai-njop

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan menerangkan kendala dalam pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurutnya pembebasan lahan RTH lebih sulit ketimbang pembebasan lahan untuk Banjir Kanal Timur (BKT).

Fadjar menjelaskan hal tersebut saat ditemui di gedung Balai Agung, Rabu (6/7/2011). Menurutnya dalam pembebasan lahan RTH sudah disiapkan sebaik mungkin dan memerlukan persiapan serius agar terjadi penyerapan anggaran. Dikatakannya, pembebasan lahan BKT dan Marunda tidak terlalu sulit karena warga mau menerima harga sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Untuk RTH biasanya masyarakat tidak mau terima sesuai NJOP. Ada warga yang minta lahannya dibebaskan untuk RTH tetapi belum termasuk prioritas sehingga kita tunda dahulu. Ada juga yang mau dibebaskan lahannya tetapi luasnya kurang. Yang luasnya cukup belum mau membebaskan lahannya," ujar Fadjar.

Pada kesempatan tersebut, Fadjar juga menerangkan hal lain yakni mengenai pembebasan lahan untuk budaya. Menurutnya ada dua tempat yang masuk dalam RAPBD Perubahan 2011 yakni pembebasan tanah Betawi di Setu Babakan dan pembebasan lahan Pangeran Jayakarta. Dalam RAPBD Perubahan 2011 juga memasukkan unsur penyelenggaraan good governance seperti pengadaan perangkat e-KTP dan e-Akta dan peningkatan kualitas pelayanan terpadu melalui satu pintu.

"Dalam RAPBD Perubahan 2011 kita juga memasukkan penambahan armada busway. Anggarannya sekitar Rp 40 miliar. Namun untuk berapa unit bus saya belum tahu pasti," imbuhnya.[]

APBD Tambah Rp3,25 T, Berapa Pertumbuhan DKI?

http://metro.vivanews.com/news/read/231419-dki-prediksi-pertumbuhan-ekonomi-meningkat

VIVAnews - Kepala Badan Penggelola Keuangan Daerah (BPKP) Sukri Bey mengatakan, penambahan anggaran APBD 2011 sebesar Rp3,25 triliun, diharapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai kisaran 6,5 hingga 6,8 persen.

"Pada penetapan APBD 2011 pertumbuhan ekonomi diperkirakan 6,0 hingga 7,0," kata Sukri di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 6 Juli 2011.

Di samping itu, kata Sukri, inflasi pada tahun 2011 diperkirakan mencapai 5,0-6,5 persen, lebih tinggi dibanding APBD penetapan yang diprediksi mencapai 5,0-6,0 persen.

Menurut Sukri, perubahan perlu dilakukan karena ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Yaitu keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Serta keadaan yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi yang menyebabkan perlunya dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. "Awal tahun jumlah anggaran sekitar Rp28,51 triliun, akan tetapi jumlah ini mengalami peningkatan Rp3,25 triliun atau 11, 40 persen," tambahnya.

Sukri menjelaskan penetapan APBD sebesar Rp28,51 triliun ini terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp26,85 triliun meningkat 2,94 % dibandingkan dengan penetapan APBD 2011 sebesar Rp26,08 triliun. Belanja daerah sebesar Rp30,90 triliun meningkat 10,38% dibandingkan dengan pendapatan APBD 2011 sebesar Rp27,88 triliun.

"Penerimaan pembiayaan sebesar Rp4,91 triliun meningkat menjadi 102,23% dibanding dengan penetapan APBD 2011 sebesar Rp2,43 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp861,23 miliar, meninggkat 36,29% dari penetapan APBD 2011 sebesar Rp631,93 miliar," jelasnya.

Dia melanjutkan kebijakan belanja pada RAPBD perubahan 2011 akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, membangun infrastruktur transportasi kota, dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau (RTH). Laporan: Nina Rahayu | Jakarta (adi)

DKI Tambah Dana Atasi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan tambahan dana Rp 3,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2011. Dana itu antara lain difokuskan untuk penanggulangan banjir dan transportasi.

Dengan penambahan anggaran itu, jumlah APBD Perubahan 2011 di DKI Jakarta menjadi Rp 31,76 triliun dari APBD semula sebesar Rp 28,51 triliun. Pemprov DKI akan menyerahkan Rancangan Perda Perubahan APBD 2011 ini kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (7/7/2011).

"Setiap perencanaan APBD dan perubahan APBD selalu ada sosialisasi kepada masyarakat. Ini dilakukan sebelum usulan APBD atau perubahan APBD disampaikan kepada DPRD oleh gubernur," kata Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Fadjar Panjaitan di Balaikota Jakarta, Rabu (6/7/2011).

"Yang perlu diperhatikan dalam mengajukan ini adalah realisasi pendapatan dan belanja pada semester pertama sudah tercapai atau belum," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Sukri Bey.

Penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2011 ini meliputi peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 770 miliar dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 2,48 miliar. Belanja RAPBD Perubahan 2011 antara lain difokuskan untuk menyelesaikan masalah penanggulangan banjir, transportasi, penanggulangan perubahan iklim, perbaikan sistem pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Misalnya pembebasan lahan untuk Banjir Kanal Timur kan masih terkendala. Nah, itu termasuk dalam kegiatan prioritas terkait penanggulangan banjir," kata Yurianto, Kepala Bidang Program Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta.

Penambahan dana ini juga berguna untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah di Koja (Jakarta Utara), Cengkareng (Jakarta Barat), dan Budi Asih (Jakarta Timur). Untuk penanggulangan perubahan iklim, akan digunakan untuk pembebasan lahan guna memperluas ruang terbuka hijau.

Di bidang kesejahteraan masyarakat, anggaran ini akan digunakan untuk perbaikan prasarana lingkungan permukiman kumuh. Terkait perbaikan sistem pemerintahan, penambahan anggaran akan digunakan untuk pengimplementasian e-KTP reguler dan e-Akta.[]

DKI Naikkan RAPBD untuk Pembangunan Infrastruktur

http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=45340

BERITAJAKARTA.COM — 06-07-2011 15:16
Penataan kota dan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemprov DKI dalam anggaran 2011 ini. Karena itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Pemprov DKI Jakarta mengajukan kenaikan sebesar 11,40 persen atau sebesar Rp 3,25 triliun dari penetapan APBD 2011 sebesar Rp 28,51 triliun menjadi Rp 31,76 triliun.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan, mengatakan sebelum RAPBD Perubahan diserahkan ke DPRD dan ditetapkan harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Dijadwalkan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, akan menyampaikan RAPBD Perubahan kepada DPRD pada, Kamis (7/7) besok.

"Jika akan melakukan perubahan APBD perlu dilakukan sosialisasi dulu ke masyarakat. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan penataan kota dan pembangunan infrastruktur ibu kota.," kata Fadjar, saat jumpa pers di Balikota, Rabu (6/7).

Fadjar menambahkan, kenaikan anggaran tersebut bersumber dari pendapatan daerah sebesar Rp 770 miliar, seperti dari pajak daerah, bea balik nama kendaraan, pajak restoran, dan retribusi. Serta dari Sisa Lebih Pagu Anggaran (Silpa) Rp 2,482 triliun.

Sementara, RAPBD Perubahan ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas dari belanja daerah sebesar Rp 3,12 triliun. Serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 229,3 miliar. Kegiatan prioritas yang dimaksud yakni pengendalian banjir, seperti pembebasan lahan di Kanal Banjir Timur (KBT) Waduk Marunda, serta pembangunan Pompa Air Teratai dan rumah terapung.

Program prioritas lainnya yakni, mengenai transportasi yang saat ini tengah difokuskan pada pembangunan stasiun Mass Rapid Transit (MRT), pembangunan Terminal Pulogebang, pengadaan bus Transjakarta, pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M dan Tanahabang-Kampungmelayu, serta perbaikan jalan provinsi. "Kita juga prioritaskan isu penanggulangan polusi, dengan membebaskan lahan eks SPBU, TPU Rorotan, dan TPU Jagakarsa, untuk menambah RTH (ruang terbuka hijau)," tambah Yurianto, Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, RAPBD Perubahan ini juga digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti pembangunan rusun di Pluit, pemeliharaan jalan menuju kawasan kumuh dan MHT plus di lima wilayah. Serta untuk pengadaan alat kesehatan di beberapa RSUD, seperti RSUD Koja, RSUD Budi Asih, dan RSUD Cengkareng.

Pengembangan budaya juga menjadi kegiatan prioritas, seperti pembangunan Pusat Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan dan Setu Pangeran Jayakarta. Begitu juga untuk implementasi e-KTP dan e-Akta dalam rangka perbaikan sistem pemerintahan. "Pembangunan gedung DPRD dan Balaikota terkait dengan green building, serta pembangunan Islamic Center dan pengadaan listrik di Kepulauan Seribu juga jadi prioritas," imbuhnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey, merinci anggaran akan dialokasikan untuk pendidikan sebesar 26,6 persen, kesehatan 8,56 persen, pekerjaan umum 17,93 persen, perhubungan 6,83 persen, lingkungan hidup 4,17 persen, sosial 1,20 persen, dan energi 1,56 persen.

Pada semester pertama 2011 belanja daerah yang terealisasi sebesar 26,33 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu pada periode yang sama yakni hanya 23,96 persen. Sementara penyerapan tahun lalu mencapai 82 persen. "Kita harapkan tahun ini penyerapannya minimal sama dengan tahun lalu, atau meningkat," kata Sukri.[]