Anggaran Pekerjaan Umum DKI Naik Menjadi Rp 5,54 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat membacakan RAPBD Perubahan 2011, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengumumkan bahwa anggaran untuk pekerjaan umum naik menjadi Rp 5,54 triliun dari sebelumnya yang hanya Rp 4,11 triliun.

Foke, sapaan Fauzi Bowo, mengatakan bahwa perubahan juga diprioritaskan untuk urusan pekerjaan umum, khususnya pada kegiatan pembebasan lahan untuk koridor/stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Jalan Lebak Bulus-Fatmawati.

Anggaran perubahan tersebut juga dialokasikan untuk kegiatan lanjutan pembebasan tanah Kanal Banjir Timur, pembangunan jalan layang non tol Antasari-Blok M dan Kampung Melayu-Tanah Abang, pembebasan tanah jalan tembus dan missing link serta pembangunan akses terminal Pulo Gebang.

"Anggaran urusan perhubungan juga naik menjadi Rp 2,11 triliun dari penetapan sebelumnya sebesar Rp 1,9 triliun. Kegiatan yang ditambahkan pada anggaran ini seperti lanjutan pembangunan terminal bus Pulogebang, pengadaan armada bus busway, dan pembebasan lahan terminal Pulogebang," ujar Foke, Kamis (7/7/2011) di gedung DPRD DKI.

Dijelaskannya, untuk kegiatan pembebasan lahan pengganti stadion Lebak Bulus, pelaksanaan Jambore Daerah XI, dan sayembara desain pengganti stadion Lebak Bulus, dialokasikan anggaran perubahan menjadi Rp 579,31 miliar untuk urusan pemuda dan olahraga. Dari rincian tersebut Pemprov DKI mengusulkan penambahan anggaran hingga Rp 3,25 triliun dalam RAPBD Perubahan 2011.

Bila RAPBD Perubahan 2011 disetujui DPRD DKI, maka APBD DKI 2011 akan meningkat sekitar 11,40 persen menjadi Rp 31,76 triliun dibandingkan dengan penetapan APBD 2011 sebesar Rp 28,51 triliun.

Sebelumnya Kepala BPKD DKI Sukri Bey, menjelaskan bahwa perubahan tersebut disebabkan berbagai faktor seperti meningkatnya pendapatan pajak daerah sebesar Rp 256 miliar khususnya dari pajak biaya balik nama kendaraan bermotor dan restoran.

"Ada juga kenaikan dari retribusi daerah sebesar Rp 31,2 miliar dan jenis retribusi yang naik adalah jenis retribusi tertentu," imbuh Sukri.

http://www.tribunnews.com/2011/07/07/anggaran-pekerjaan-umum-dki-naik-menjadi-rp-554-triliun

Dewan: APBD-P 2011 Prorakyat

BERITAJAKARTA.COM — 11-07-2011 18:34

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai, penyusunan penambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2011 prorakyat atau dengan kata lain telah dialokasikan untuk peningkatakan kesejahteraan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup serta transportasi. Meski begitu, dewan juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta tetap mencermati perubahan kondisi ekonomi yang terjadi.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wasito Al Wasith mengatakan, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah berhasil menyusun usulan APBD-P 2011 dengan mencermati perubahan kondisi ekonomi.

“Kami melihat sinyal positif untuk adanya kinerja anggaran yang lebih baik. Perubahan ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sesuai perkiraan, nilai tukar yang lebih rendah, inflasi yang terjaga dan Silpa sebagai sumber pembiayaan yang lebih besar. Ditambah lagi dengan perkiraan akan meningkat dari target semula,” ujar Wasito saat Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi DPRD DKI terhadap Pidato Gubernur DKI Jakarta Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2011 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7).

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga memberikan tanggapan positif dari Perubahan APBD DKI 2011 atas penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Fraksi PKS, kesejahteraan warga Jakarta merupakan tujuan utama.

Untuk itu, apresiasi diberikan atas penambahan anggaran untuk pendidikan sebesar 26,79 persen untuk rehabilitasi gedung sekolah dan anggaran transport guru honorer, penambahan anggaran kesehatan untuk sarana dan operasional rumah sakit. Lalu, di bidang perhubungan untuk peningkatan transportasi publik khususnya sistem bus rapid transit (BRT).

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi mengatakan, dalam APBD Penetapan 2011, untuk urusan pendidikan dianggarkan Rp 7,54 triliun, kemudian dalam APBD Perubahan ditingkatkan menjadi Rp 8,28 triliun. “Dalam hal ini kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah mencapai 26,79 persen dari total APBD, atau telah melampaui syarat 20 persen,” kata Sanusi.

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra menginginkan penambahan alokasi anggaran pendidikan diprioritaskan untuk rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang harus ditingkatkan pengawasannya secara ketat. Begitu juga dalam pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) harus diawasi secara ketat dan dilakukan pembinaan secara baik kepada komite sekolah, kepala sekota dan dewan guru dalam pengelolaan BOP.

Apresiasi juga diberikan Fraksi Partai Gerindra terhadap perubahan APBD 2011 untuk urusan lingkungan hidup, yang mengalami penambahan anggaran menjadi RP 1,29 triliun. Alokasi sebesar ini dianggarkan untuk pembebasan lahan ruang terbuka hijau (RTH) dan penghijauan pemakaman. Dengan penambahan ini, diharapkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dicapai secara signifikan.

Meski begitu, dikatakan Sanusi, fraksinya meminta Gubernur DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap SKPD yang bertanggung jawan terhadap urusan lingkungan hidup, seperti Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). “BPLHD DKI harus dievaluasi karena terindikasi mengalami penurunan kinerja,” tandasnya.

http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=45413

Fraksi PKS DPRD DKI Dukung Fauzi Bowo

JAKARTA (Pos Kota) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta mendukung upaya Fauzi Bowo menambah anggaran bidang kesejahteraan masyarakat Rp1 triliun lebih pada perubahan APBD tahun 2011. “Fraksi PKS menilai positif upaya Gubernur Fauzi Bowo menambah anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata H. Rois Hadayana Syaugi, ketua Fraksi PKS pada Rapat Paripurna Pemandangan Umum Faksi-Fraksi terhadap nota keuangan perubahan APBD tahun 2011, Senin (11/7).

Menurut Rois Hadayana, penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut akan didukung seluruh warga Jakarta. Hal itu disampaikan Fraksi PKS karena hingga kini persoalan kesejahteraan masyarakat memerlukan perhatian khusus. “Upaya ini kami dukung.”

Penegasan tersebut disampaikan berkaitan dengan penambahan APBD 2011 dari Rp 28,52 trliun menjadi Rp31,76 triliun. APBD berambah sekitar Rp3,25 trilun (11,40).

APBD tambahan ini akan digunakan untuk kegiatan prioritas pengendalian banjir, seperti pembebasan lahan di Kanal Banjir Timur (KBT) Waduk Marunda, serta pembangunan Pompa Air Teratai dan rumah terapung.

Program prioritas lainnya yakni, mengenai transportasi yang saat ini tengah difokuskan pada pembangunan stasiun Mass Rapid Transit (MRT), pembangunan Terminal Pulogebang, pengadaan bus Transjakarta, pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M dan Tanahabang-Kampungmelayu, serta perbaikan jalan provinsi.

Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat digunakan untuk pembangunan rusun di Pluit, pemeliharaan jalan menuju kawasan kumuh dan MHT plus di lima wilayah. Serta untuk pengadaan alat kesehatan di beberapa RSUD seperti RSUD Koja, RSUD Budi Asih, dan RSUD Cengkareng. Serta perbaikan gedung-gedung sekolah rusak (pendidikan).

Dengan penambahan anggaran tersebut, maka secara keseuruhan, kata, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Sukri Bey, anggaran akan dialokasikan untuk pendidikan sebesar 26,6 persen, kesehatan 8,56 persen, pekerjaan umum 17,93 persen, perhubungan 6,83 persen, lingkungan hidup 4,17 persen, sosial 1,20 persen, dan energi 1,56 persen.

Sedangkan dana yang sudah terealisasi pada semester pertama 2011 terealisasi sebesar 26,33 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun lalu pada periode yang sama yakni hanya 23,96 persen. Sementara penyerapan tahun lalu mencapai 82 persen. “Kita harapkan tahun ini penyerapannya minimal sama dengan tahun lalu,”katanya.(john/sir)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/11/fraksi-pks-dprd-dki-dukung-fauzi-bowo

Penyusunan APBD DKI Harus Sesuai Kondisi Ekonomi

INILAH.COM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dalam menyusun penambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2011.

Tak hanya itu, DPRD berharap penambahan anggaran dilakukan demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Mengenai usulan Pemprov DKI Jakarta dalam penambahan anggaran perubahan APBD 2011, anggota dewan mencermati, penambahan anggaran yang diminta telah tepat dan mendukung program kesejahteraan rakyat.

“Kami melihat sinyal positif untuk adanya kinerja anggaran yang lebih baik,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wasito Al Wasith saat rapat Penyampaian Rancangan Perda, tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2011, Senin (11/7/2011).

Sinyal positif yang dimaksud Wasito adalah, adanya wacana pengalokasikan penambahan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup serta transportasi yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam rapat Paripurna, yang digelar di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/7/2011).

Menurutnya, Pemprov DKI telah berhasil menyusun usulan perubahan APBD 2011 setelah mencermati perubahan kondisi ekonomi di Jakarta. Tidak hanya itu, dirinya pun memberikan tanggapan positif dari Perubahan APBD DKI 2011 atas penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jakarta.[bay]

http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1690062/penyusunan-apbd-dki-harus-sesuai-kondisi-ekonomi

APBD-P 2011 DKI Lebih Pro-Rakyat

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai penyusunan penambahan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2011 sudah pro-rakyat. Atau dengan kata lain sudah dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup serta transportasi.

Dewan meminta dalam menyusun usulan perubahan APBD, Pemprov DKI mencermati perubahan kondisi ekonomi yang terjadi. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferial Sofyan mengatakan memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI yang telah berhasil menyusun usulan perubahan APBD 2011 setelah mencermati perubahan kondisi ekonomi. DPRD melihat sinyal positif adanya kinerja anggaran yang lebih baik yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sesuai perkiraan, nilai tukar yang lebih rendah, inflasi yang terjaga dan Silpa sebagai sumber pembiayaan yang lebih besar.

"Ditambah lagi dengan perkiraan akan meningkatkan dari target semula,” kata Ferial usai Rapat Paripurna Pemandangan terhadap Pidato Gubernur DKI Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2011 di DPRD DKI, Jakarta, Senin (11/7).

Tidak hanya itu, kata Ferial, dewan memberikan tanggapan positif dari Perubahan APBD DKI 2011 atas penambahan alokasi anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi Fraksi PKS, kesejahteraan warga Jakarta merupakan tujuan utama. Untuk itu, apresiasi patut diberikan atas penambahan anggaran untuk pendidikan sebesar 26,79 persen untuk rehabilitasi gedung sekolah dan anggaran transport guru honorer, penambahan anggaran kesehatan untuk sarana dan operasional rumah sakit.

Lalu di bidang perhubungan untuk peningkatan transportasi publik khususnya busway. Khusus dibidang kesehatan, penambahan armada busway serta perbaikan sarana dan manajemennya, dewan mengharapkan akan lebih ditingkatkan kembali dalam APBD 2012. Anggota Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Sanusi, mengatakan dalam APBD Penetapan 2011, untuk urusan pendidikan dianggarkan Rp 7,54 triliun, kemudian dapam APBD Perubahan ditingkatkan menjadi Rp 8,28 triliun.

“Dalam hal ini kamis memberikan apresiasi setinggitingginya karena sudah mencapai 26,79 persen dari total APBD, atau telah melampui syarat 20 persen,” kata Sanusi.

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra menginginkan penambahan alokasi anggaran pendidikan diprioritaskan untuk rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang harus ditingkatkan pengawasannya secara ketat. (pes)

http://www.jpnn.com/read/2011/07/12/97834/APBD-P-2011-DKI-Lebih-Pro-Rakyat-

DKI Prioritaskan Perbaikan Gedung Sekolah

JAKARTA (Pos Kota) – Rehabilitasi gedung sekolah akan menjadi prioritas Pemprov DKI dalam anggaran perubahan tahun ini. Sedikitnya penambahan dana Rp740 miliar diusulkan dalam APBD Perubahan yang saat ini tengah dibahas dengan DPRD DKI Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang mengatakan bahwa perbaikan gedung sekolah saat ini sangatlah mendesak. Mengingat dari data yang diperoleh, saat ini di Jakarta sendiri terdapat 364 gedung sekolah masuk dalam kategori rawan ambruk. Dengan rincian 293 gedung SD dan 53 gedung SMP.

“Masalah ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai anak-anak kita harus mempertaruhkan nyawa untuk dapat memperoleh ilmu. Dan saya berharap upaya kami ini mendapat dukungan seluruh pihak,” ujar Fauzi, di Balaikota, Selasa (12/7).

Seperti diketahui, anggaran rehabilitasi sekolah dalam penetapan APBD 2011 tidak memadai. Kondisi ini sempat dikeluhkan Fauzi. Pasalnya ada lebih dari Rp80 miliar anggaran yang keperluannya tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kenyataan ada di dalam alokasi anggaran. Padahal hal tersebut dinilai tidak bersifat mendesak. Salah satunya pengadaan buku ensiklopedia sebesar Rp5,1 miliar dan pengadaan papan tulis interaktif sebesar Rp6 miliar.

DIKAWAL MASYARAKAT

Secara terpisah Kordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk kemanusiaan dan Keadilan (Humanika), Syaiful Jihad, berharap adanya transparansi dalam proses pembahasan anggaran perubahan. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawal proses pembahasan anggaran terutama yang bersifat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya terkait rehabilitasi sekolah.

“Jangan kejadian penetapan anggaran terulang lagi dalam APBD Perubahan ini. Dimana anggaran rehabilitasi sekolah kembali dipangkas. Namun disisi lainnya pengadaan barang yang tidak bersifat mendesak disetujui dewan,” tegasnya.[]

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/07/13/dki-prioritaskan-perbaikan-gedung-sekolah

APBD Jakarta Tidak Terserap Rp4,67 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 DKI Jakarta yang tidak terserap mencapai 17,83 persen atau Rp4,67 triliun dari Rp26,23 triliun APBD setempat. Hal itu dinilai akibat tidak cermatnya eksekutif dalam perencanaan.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Syofyan mengaku laporan tersebut ia dapatkan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Angka tersebut dianggapnya sangat besar. Kalau saja semuanya bisa diserap, pemerintah daerah seharusnya lebih mampu berbuat lebih baik lagi bagi kesejahteraan warga Jakarta.

"Utamanya, dalam menanggulangi kehidupan warga Jakarta yang mengalami kesulitan dalam bidang pelayanan kesehatan , pendidikan dan rumah tinggal," ujarnya usai Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun Jakarta ke-484 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (22/6).

Di sisi lain, jelas politisi dari Partai Demokrat ini, dewan cukup gembira dengan kenaikan realisasi penerimaan daerah yang mencapai 0,27 persen atau sebesar Rp62,64 miliar dari penetapan semula sebesar Rp22,96 triliun. Tapi, tidak mampu mencapai penyerapan melalui Pembiayaan Daerah sebesar Rp171,27 miliar lebih atau hanya 35,56 persen dari penetapan semula sebesar Rp481,68 miliar.

"Ini perlu dicarikan solusi pemecahannya, sebab hal ini menandakan tidak cermatnya pihak eksekutif dalam perencanaan karena tidak memiliki peruntukan dan tujuan yang jelas," ujarnya.

Selanjutnya, Ferrial juga berharap Gubernur DKI Jakarta membentuk suatu lembaga atau badan yang memiliki fungsi inventarisasi, sertifikasi dan kewenangan penguasaan aset secara fisik. "Menurut hemat kami hal itu merupakan langkah terobosan yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh," ungkap Ferrial.

Belum tertatanya secara sistimatis aset yang menjadi milik daerah menjadi salah satu kendala dalam penilaian Laporan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terang Ferrial, tidak terlepas dari komposisi belanja daerah yang cukup timpang. Padahal, alokasi anggaran operasional mencapai Rp18,50 triliun sedangkan belanja modal hanya Rp7,63 triliun.

Jadi dapat dimengerti dalam struktur belanja daerah tersebut, Pemprov DKI Jakarta, tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.(Ant/BEY)

http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/06/22/55601/APBD-Jakarta-Tidak-Terserap-Rp4-67-Triliun